“Resuffle tentu saja harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dengan memperhatikan efektivitas kabinet Indonesia Maju, juga mendorong peningkatan legasi dari Presiden Jokowi,” kata Hasto.

Adapun Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan melihat indikasi kuat akan terjadinya kocok ulang menteri alias reshuffle kabinet. Kendati demikian, ia mengaku tidak tahu-menahu menteri mana saja yang akan diganti oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Iya bakal ada reshuffle lagi. Itu informasinya memang indikasinya cukup kuat dan siapa saja itu, kita enggak tahu,” kata Achmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023.

Menurut dia, kocok ulang menteri merupakan hak prerogatif Jokowi. Jika resuffle  hendak ditunaikan, kata dia, Jokowi akan bertemu dan berdiskusi dengan ketua umum partai koalisi pendukung pemerintah. Dia menyebut Jokowi beberapa kali sudah bertemu dengan ketua umum partai dan bisa jadi membahas isu resuffle.

“Beberapa kali dalam beberapa hari ketum partai bertemu Presiden, toh. Ya bisa jadi dibahas juga di situ. Kalau kita dengar informasi, ya ada informasinya bahwa akan ada reshuffle. Tapi kapannya hanya Presiden yang tahu,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno menanggapi isu resuffle kabinet Presiden Joko Widodo. Menurut dia, seluruh anggota kabinet punya tugas dan kewajiban mengabdi pada Presiden demi terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Adapun jika Presiden mendapati menterinya tidak menunjukkan performa yang baik, terlibat kasus, atau tidak fokus menjalankan fungsinya, maka Dave menyebut Presiden baiknya mengganti maupun mengecek kembali kemampuan menteri tersebut.

“Seluruh anggota kabinet memiliki tugas dan kewajiban untuk mengabdi kepada Presiden demi berjalannya pemerintah yang sepenuhnya mengabdi kepada bangsa dan negara,” kata Dave saat dihubungi, Jumat, 6 Januari 2023.