PDIP Soroti Prabowo Tak Hadir Dalam Pelantikan Menteri, Pertanda Apa?

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajukan pertanyaan tentang perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PDIP meragukan kehadiran Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pelantikan menteri baru di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Kita juga mempertanyakan apakah reshuffle kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo? Karena kita lihat tadi Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah reshuffle tadi pagi, saya melihat beliau tidak hadir,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip dari detiknews, Senin (19/8/2024).

Meskipun begitu, Djarot berpendapat bahwa mengganti menteri di kabinet saat tinggal kurang dari dua bulan masa jabatan tidak efektif untuk keberlangsungan pemerintahan. Menurut mantan Gubernur Jakarta itu, perombakan kabinet ini memiliki nuansa politis yang kuat.

“Sebab apa? Sebab, dengan kebijakan-kebijakan strategis ini bisa membebani pemerintah berikutnya, misalnya dengan penempatan seseorang dalam jabatan strategis, bayangkan cuma kurang dua bulan 43 hari efektif,” ujarnya.

“Oleh sebab itu, kami anggap bahwa ini merupakan suatu peristiwa politik dan menjadi event atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidir kekuasaannya, kekuatannya, dalam rangka mengontrol atau mendesakkan orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang,” katanya.

Djarot juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak biasa dilakukan oleh seorang presiden menjelang akhir masa jabatannya.

Dia menyebut keputusan yang diambil Mantan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, saat menyerahkan kekuasaan kepada Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Oleh karena itu, di dalam pemerintahan meskipun itu hak prerogatif presiden tetapi ada etika, etika pemerintahan, Bu Mega sebelum lengser sebelum berhenti tidak pernah mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang akan membebani pemerintahan Pak SBY,” katanya.