RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Mundurnya legislator Partai Golkar, Muhammad Fauzi, dari kursi DPR RI demi maju di Pilkada Luwu Utara memicu reaksi keras dari Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan.

Ketua BPW KKLR Sulsel, Hasbi Syamsu Ali, menyebut langkah ini sebagai bentuk pengkhianatan nyata terhadap masyarakat Luwu Raya yang telah mempercayakan suaranya kepada Fauzi.

“Kami sangat menyesalkan keputusan ini. Sebanyak 70 ribu suara masyarakat Luwu Raya kini tak lagi memiliki perwakilan di Senayan. Sebuah preseden buruk di saat kami sedang memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu Raya,” ujar Hasbi, Rabu (02/10/2024).

Hasbi menegaskan, mundurnya Fauzi setelah terpilih sebagai legislator adalah pengkhianatan telak terhadap suara rakyat. Karena menurutnya, tampaknya lebih menggairahkan bagi Fauzi untuk maju pada Pilkada Luwu Utara daripada memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat nasional.

“Fauzi lebih memilih turun kelas untuk Pilkada daripada bertarung di Senayan demi kepentingan rakyat. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih cerdas dan selektif dalam memilih pemimpin di masa depan,” tegas Hasbi.

Kerugian Strategis Bagi Luwu Raya

Ketua Bidang Kelautan dan Pesisir BPP KKLR, Bachrianto Bachtiar, turut mengecam langkah Fauzi yang disebutnya sebagai tindakan mencederai demokrasi.

Keputusan ini, menurutnya, berdampak serius terhadap pembangunan di Luwu Raya, khususnya Luwu Utara, yang masih sangat membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat.

“Luwu Utara adalah kabupaten termiskin ketiga di Sulawesi Selatan, dengan 45 ribu rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mundurnya Fauzi adalah kehilangan kesempatan besar bagi daerah ini untuk diperjuangkan di pusat. Ini adalah kemunduran yang merugikan kita semua,” seru Bachrianto.

Hukuman Sosial dan Politik

Bachrianto menambahkan, masyarakat Luwu Raya harus memberikan hukuman sosial dan politik kepada Fauzi. Kehilangan legislator yang seharusnya memperjuangkan pembangunan di pusat demi ambisi Pilkada dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap nasib rakyat.