RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Pembagian bibit padi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto di Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, yang disertai dengan pengakuan atau penggambaran yang mengaitkannya dengan pasangan calon (Paslon) dalam konteks pemilihan bisa menjadi isu yang cukup sensitif dan saat ini lagi viral di media sosial.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tamen Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) Sulsel, Sutan Syarif yang dihubungi media, Selasa (5/11/2024), mengatakan bahwa ketika bantuan dari pemerintah, seperti pembagian bibit padi, dikaitkan dengan calon tertentu, ini bisa memunculkan kesan bahwa ada agenda politik terselubung. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai keadilan dalam distribusi bantuan.

Sutan Syarif mengatakan dalam konteks pemilu, penggunaan sumber daya pemerintah untuk keuntungan politik tertentu biasanya dianggap melanggar etika dan bisa saja melanggar hukum. Ada peraturan yang melarang penggunaan fasilitas dan program pemerintah untuk kepentingan politik selama masa kampanye.

Apalagi hal ini viral di media sosial menunjukkan respons masyarakat yang cukup luas terhadap isu ini. Masyarakat yang merasa dirugikan atau tidak adil dalam perlakuan dalam hal pembagian bantuan dapat melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Gakkumdu untuk diproses lebih lanjut.

Meskipun belum ada tindakan hukum yang diambil, penting untuk mencatat bahwa pengawasan pemilu perlu dilakukan, dan jika situasi ini terbukti melanggar aturan, maka tindakan hukum bisa dilakukan untuk mempertahankan integritas pemilihan, kata Sutan Syarif.

Dikatakannya, media sosial memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu. Ini juga dapat menjadi platform untuk diskusi dan mobilisasi warga.

“Isu seperti ini memerlukan perhatian serius agar proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan,” tandasnya. (*)