Makassar, Rakyat News – Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid mengungkapkan dirinya kian berhati-hati dalam menentukan langkah dan kebijakannya selama memasuki tahapan masa kampanye pada Pilgub Sulsel. Pasalnya, Peraturan KPU yang berlaku saat ini semakin ketat dalam menciptakan proses pilkada yang demokratis. 

Pasangan Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar ini pun terus berkomitmen untuk mematuhi dan taat asas selama berangsungnya pesta demokrasi ini. Utamanya, terkait komitmen dalam memerangi tindakan money politic. 

“Pemerintah sedang giat-giatnya meberantas korupsi, penyuapan, gratifikasi. Itu beda tipis dengan money politic. Kalau kita ikut melakukannya, maka kita ikut berperan dalam merusak moral bangsa. Tidak ada artinya pemberantasan gratifikasi atau suap-menyuap,” ujarnya saat bertandang ke Redaksi Harian Fajar, Sabtu (17/2).

Atas hal itu, dirinya kemudian terpaksa membatasi diri dalam tawaran permintaan sumbangan. Ketakutannya berdasar sebab berpotensi dianggap melakukan tindakan money politic. 

“Kemarin ada yang menelepon minta bantuan untuk bantuan pembangunan rumah adat. Tapi saya bilang nanti lewat tanggal 27 Juni pasti saya bantu. Kalau sekarang nanti termasuk kategori money politic,” bebernya. 

Lebih lanjut, dirinya awalnya hendak membuat pula alat peraga dengan media rokok. Namun, Ketua Dewan Koperasi Indonesia ini kembali tak ingin tersandung dengan indikasi money politik. 

“Di rokok misalnya ada gambar NH dan segala macam untuk kampanye. Itu kan bisa untuk kampung yang sulit kita jangkau untuk pengiriman baliho atau banner. Tapi karena ini dikatakan sebaga merchandise jadi batal,” ujarnya. 

Kewaspadaan ini, lanjut NH, diharapkan juga dapat diikuti oleh kandidat lainnya. Ia berpesan, aturan yang telah ditetapkan landasan hukumnya benar-benar harus dipatuhi agar proses pencerahan demokrasi di Sulsel dapat terwujud. 

“Begitu inginnya saya menegakkan demokrasi berdasarkan hukum. Kadang-kadang kandidat bikin duluan, nanti ditegur baru tarik kembali. Jadi memang harus ada pencegahan dulu,” harapnya. (*)