Tolak Sekjen dari Balik Jeruji, PUM Dorong Kader Muda Jelang Kongres PDI-P

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Perhimpunan Ultra Marhaen (PUM) menilai Kongres PDI Perjuangan yang rencananya digelar pada awal Agustus 2025 sebagai momen politik penting yang dinantikan tidak hanya oleh para kader Marhaenis, namun juga publik luas.

Kongres lima tahunan ini diharapkan menjadi momentum pencerahan dan harapan baru bagi bangsa menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berperadaban maju.

“Perhelatan kepartaian lima tahunan melalui Kongres PDI Perjuangan tahun ini sangat dinanti oleh kader, fungsionaris, dan simpatisan partai terbesar di republik ini. Publik pun menunggu hasil kongres ini agar kehidupan berbangsa lebih sejahtera dan sejalan dengan semangat Trisakti serta amanah Reformasi dan ajaran Bung Karno,” ujar Nova Andika dari PUM kepada Rakyat News, Selasa (29/7/2025).

Menurut Nova, publik menaruh harapan besar terhadap kongres kali ini, terlebih setelah vonis kasus suap yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (25/7).

Namun demikian, pernyataan dari sejumlah pendukung setia Hasto yang menyebut dirinya tetap layak menjabat sebagai Sekjen meski dari balik jeruji, menjadi perhatian serius dan menimbulkan keprihatinan di kalangan kader Marhaenis.

Nova menegaskan, kongres kali ini harus mampu melahirkan susunan kepengurusan partai yang berintegritas, bersih dari praktik korupsi, dan sarat nilai-nilai marhaenisme otentik. Hal itu penting untuk memulihkan citra partai setelah tercoreng oleh skandal “Masikugate” yang menyeret nama-nama besar dalam institusi penyelenggara pemilu.

“Kami segenap kader Marhaen, khususnya Ultra Marhaen, dengan tegas menolak jika Sekjen partai berasal dari kalangan napi atau memimpin dari balik penjara. Kami menantikan sosok-sosok muda yang bersih, kuat secara kapasitas, dan mampu mewakili suara mayoritas rakyat untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan,” tegas Nova.

Ia juga menilai, kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri masih sangat dibutuhkan untuk menjaga arah ideologis partai.

Nova menyarankan agar Megawati memberikan porsi strategis kepada Puan Maharani untuk memimpin parlemen, dan kepada Muhammad Prananda Prabowo untuk memanajemen partai dengan kepiawaian dan dedikasi penuh.

“Dengan kombinasi itu, partai politik sebagai pilar demokrasi bisa memberi makna nyata dalam pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan dan sesuai cita-cita para pendiri bangsa,” ujar Nova.

Sementara itu, Fungsionaris PDI Perjuangan yang juga kader senior, Jacobus Karlo Mayong Padang atau akrab disapa Bung Kobu, menekankan pentingnya ideologi marhaenisme dalam merespons situasi politik dan sosial bangsa.

“Ideologi marhaenisme yang digagas Bung Karno adalah perjuangan yang berpihak pada rakyat kecil dan kaum marginal. Karena itu saya sangat antusias terhadap Pancasila yang digali Bung Karno dari peradaban Indonesia,” ucap Bung Kobu. (*)