RAKYAT NEWS, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sikap PDIP berada didalam atau diluar pemerintah merupakan kewenangan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hal itu terkait pernyataan Ganjar Pranowo yang tidak akan masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Dari pernyataan bahwa Ganjar tidak akan masuk kedalam pemerintahan Prabowo-Gibran, Hasto menghormati pilihan yang diambil olehnya.

“Yang dimaksud oleh Pak Ganjar bahwa beliau tidak akan bergabung untuk menjadi salah satu menteri dalam jajaran yang akan datang. Tentu sikapnya kita hormati,” katanya, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, semua arah PDIP untuk berada didalam atau diluar pemerintahan sepenuhnya berada ditangan Ketua Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Sikap politik PDIP apakah di dalam atau di luar pemerintahan itu akan dibahas dalam rakernas. Tapi Konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP,” katanya.

Hasto mengatakan partainya akan selalu konsisten membangun demokrasi dan melindungi kedaulatan rakyat. Menurut dia, dinamika politik selama Pemilu dan Pilpres 2024 akan terus menjadi arah perjuangan partainya ke depan.

“Karena sekiranya kita tidak dilakukan koreksi atas penyalahgunaan kekuasaan maka berbagai kecurangan itu akan diterapkan dalam pemilu-pemilu yang akan datang,” kata Hasto.

Eks calon presiden nomor urut 3 dari PDIP, Ganjar Pranowo sebelumnya mengumumkan tak akan bergabung pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat acara halal bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, dan turut dihadiri bekas cawapresnya Mahfud MD di Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Namun begitu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku akan tetap menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Ganjar, pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan dengan cara yang benar melalui parlemen.