MAKASSAR, RAKYAT NEWS – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto bersama rombongan melakukan kunjungan kerjanya (Kunker) ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, di Aula Dinkes Sulsel, Jumat (24/06/2022).

Anggota DPRD Jeneponto Ir. H. Awaluddin Sinring dalam keterangannya kepada awak media pagi ini Ahad (26/06/2022) pukul 08.00 wita melalui whats appnya menjelaskan, bahwa kegiatannya bersama teman teman dari komisi IV DPRD Jeneponto sekaligus Ketua Dewan Kehormatan (DK) DPRD Jeneponto menanyakan terkait dengan pelaksanaan Tltugas pokok (Tupoksi) Dinas Kesehatan dan peranannya terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.

Hal tersebut dipertanyakan sekaitan dengan percepatan penanganan stunting bidang kesehatan dan Gizi, ujarnya.

“Kami melakukan pengawasan dan memantau perkembangan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menurunkan Tim Pendamping Gizi di 10 titik,”ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa terdapat 10 titik inilah yang kita pantau dan diawasi dimana lokasinya. Dan menurutnya, bahwa program tersebut adalah usulan dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang dianggap tingkat stuntingnya paling tinggi. Selain itu, juga mengalokasikan bahan makanan tambahan (BMT) berupa biskuit bagi bayi.

Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi IV DPRD Jeneponto Kaharuddin Gau, SE saat di konfirmasi awak media ini melalui WhatsApp menjelaskan perlunya mencari data valid.

“Yah, kami menganggap bahwa itu perlu memang ada kita cari data dulu.
Ternyata data yang ada di provinsi mengatakan bahwa itu data valid. Sehingga memang kita sebagai mitra pemerintah khusus di komisi IV betul- betul mau melihat ini stunting turun.

“Saya pikir gampang- gampang susah pak, tapi tidak susah-susah gampang. Karena yah bisa saja kalau memang semua OPD itu bekerja baik Bappeda, PU, BKKBN, BP3A, Dinas kesehatan, itu semua satu kata satu meja dan bekerja sama, saya yakin minimal mencegah,” jelasnya.

Lanjut kata Kaharuddin Gau, BKKBN dan Dinas Kesehatan itu harus melakukannya minimal pencegahan, itu semua akan terukur. Tapi jika semuanya cuma di atas kertas, jangan bermimpi stunting akan turun, bahkan bisa semakin naik, tegas Kaharuddin.

Contoh saja satu lopos , umpamanya ada lopos , daerahnya tidak ada air bersihnya, bagaimana fungsinya PU disini, imbuhnya.

Jalan kesana kurang bagus, minimal ini. Artinya begini pak , bisa saja orang kalau memang ada warga kita yang tinggalnya itu sudah aksesnya untuk kendaraan beli sayur mayur agak sulit, bagaimana kita perhatikan ?

Tidak usah aspal, minimal orang bisa jalan kaki kesana, bisa naik motor kesana itu sebagian kecil. Terus ini daya tarik juga anak- anak untuk mengkonsumsi makanan tambahan apakah memang baik, apakah memang besar untuk daya tarik makannya.

Jangan sampai hal-hal ini umpannya pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan menggelontorkan makanan tambahan.

Tapi anak-anak kita tidak makan karena apa, kurangnya mungkin bisa saja perhatian atau sosialisasi baik pemerintah desa, dalam hal ini PKKnya maupun PKK kabupaten, maupun BKKBN maupun dinas kesehatan, puskesmas semuanya itu harus ada sosialisasi.

Bagaimana sebenarnya itu bermanfaat bagi orang yang konsumsi makanan tambahan untuk anak-anak bayi kita. Ini pak 23 tahun kedepan kalau banyak stanting orang Jeneponto generasi muda kita pikirkan pak. tegas Gau panggilan akrabnya.

Jangan kita sekarang ini kita pikirkan dirita, kita pikirkan untuk kedepan anak-anak kita 10, 20 tahun yang akan datang. Dia mau jadi apa kalau dia tidak sehat, bagaimana mau pintar kalau dia kurang gizi.

Nah, dimana peran pemerintah ?. Saya kira pemerintah kerjanya ini mau diperbaiki. Kalau memang harus semua stakeholer itu harus dia lakukan.

Jangan cuma bicara saja tidak bisa berpikir, nah kita kan DPR bisa saja kalau saudara mengusulkan untuk penambah anggaran untuk penanganan stanting saya pikir kita bisa bicarakan dengan keuangan, bagaimana supaya ini dikasih diberi anggaran.

Karena Sangat penting untuk generasi kita kedepan, mau jadi apa anak-anak kita kalau kekurangan gizi, saya kira begitu, paparnya. (*)