Menteri Dari PDIP Kena Reshuffle, Jokowi ‘Membangkang’ Pada Megawati?

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ernesto Maraden Sitorus menyikapi perombakan kabinet Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024, ia menyatakan bahwa perubahan tersebut menunjukkan hubungan yang merenggang antara Jokowi dengan PDIP.

Jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) kini dipegang oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas, menggantikan Yasonna Hamonangan Laoly yang terkena reshuffle.

“Paling tidak Jokowi ingin menyampaikan pesan kepada PDI Perjuangan dan Megawati bahwa ia akan melakukan tindakan terhadap pihak yang berlawanan dengannya,” kata Fernando, dikutip dari Republika.co.id, Senin (19/8/2024).

Fernando menyoroti tindakan Yasonna yang menyepakati perpanjangan kepengurusan PDIP yang seolah membuat Jokowi “geram”. Diduga hal tersebut yang menyebabkan Yasonna kehilangan posisinya di pemerintahan.

“Apalagi seperti Menkumham Yasonna Laoly sudah membantu memperpanjang SK Kepengurusan DPP PDI Perjuangan,” ujar Fernando.

Fernando juga menyebut bahwa melalui perombakan ini, Jokowi tampaknya ingin melancarkan transisi ke presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Beberapa menteri dari PDIP telah digeser dari Kabinet.

“Sangat jelas ingin menunjukkan sikapnya terhadap PDI Perjuangan dan Megawati. Apalagi belakangan Megawati dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto menyinggung tentang adanya keinginan Jokowi menjadi Ketua Umum partai berlambang banteng tersebut,” ujar Fernando.

Dengan perombakan ini, kursi PDIP di kabinet berkurang karena hanya tersisa 4 kader banteng yang menjabat di posisi puncak tertinggi kementerian, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan bahwa partainya tidak mempermasalahkan perombakan kader-kadernya oleh Presiden pada Senin.

Menurutnya, PDIP sudah mengalokasikan kader-kadernya yang menjadi menteri untuk kepentingan negara dan bangsa sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kalau pertanyaannya apakah ini bagian dari menyingkirkan kader-kader PDIP perjuangan, kan PDIP perjuangan sudah mewakafkan. Silakan yang diwakafkan itu mau dipakai lagi, tidak dipakai lagi, bagi PDIP tidak ada masalah sedikit pun,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Keputusan tersebut merupakan amanat dari Kongres PDIP untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin hingga akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024.

“Kongres kami mengamanatkan untuk mengawal pemerintahan ini sampai 2024. Atas ketaatan kamilah terhadap konstitusi untuk menjaga konstitusi kami, maka kami menerima pergantian Pak Yasonna dan/atau Bapak Arifin Tasrief,” katanya.

Untuk itu, dia menyebut partainya mengembalikan kepada Presiden apabila sewaktu-waktu menteri yang berasal dari PDIP diganti.

“Dan kami terima sepenuhnya pergantian itu,” ucapnya.

Said menegaskan bahwa keputusan Presiden untuk melakukan perombakan kabinet adalah hak prerogatif yang dimilikinya.

“Di dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, kita diatur oleh konstitusi. Maka ketika seorang presiden melakukan pergantian menteri, itu adalah memang hak sepenuhnya prerogatif presiden,” tuturnya.