28 Anggota Dewan Pakar PKS Mundur, Singgung KIM dan Politik Dinasti
27/08/2024 15:50
“Bagi mereka, ormas GR menjadi wadah untuk tetap berkontribusi dalam perjuangan perubahan tanpa melanggar aturan,” kata Asri. Ke depan, DPW GR
“Tanpa kaderisasi kita sulit membayangkan masa depan partai,” ungkapnya. DPP menempatkan kaderisasi sebagai tempat yang sangat strategis,
Ia juga menilai, kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri masih sangat dibutuhkan untuk menjaga arah ideologis partai. Nova menyarankan agar
RAKYAT.NEWS, SOLO – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi menetapkan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum terpilih untuk periode
Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk legalitas atas Ranperda yang
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi merekomendasikan Husain, SE sebagai Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara
Sebagai tindak lanjut, JARNASINDO akan mengadakan retret di Kaliurang, Yogyakarta, dengan melibatkan perwakilan mantan aktivis dari berbagai daerah.
RAKYAT.NEWS, SIDRAP – Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang balap bergengsi Honda Dream Cup
“Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi, baik media sosial resmi @infoBMKG, website
Pada temajuk lain, penelusuran Rakyat News kepada sosok TB yang jadi objek pemakaian nomor oleh pelaku H mendapati bahwa pelaku diduga bukan sekali
Ia menambahkan, santunan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui Pemkab Morowali dalam memberikan perlindungan sosial kepada
Usai sesi pemeriksaan kesehatan, acara dilanjutkan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Pemberian Gizi Tambahan (PGT). Secara simbolis,
Prof. Muammar juga menekankan perlunya ruang dialog berkelanjutan antara pengelola pajak dan zakat untuk mencari titik temu yang dapat memudahkan
“Keterlibatan TNI dalam situasi seperti ini akan semakin mengancam kebebasan sipil bahkan sangat berpotensi melanggar HAM,” tukas Hutomo.
RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Pada hari Rabu, 20 Agustus 2025, Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto yang dipimpin oleh Kepala Kantor Achmadi Natsir,
Para aktivis juga menuntut pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang diduga terlibat dalam proses penerbitan izin yang sarat
Selain masalah jam kerja, laporan ke Komnas HAM juga mencakup persoalan upah. Buruh KIBA menilai gaji yang diterima masih di bawah upah minimum,
Tinggalkan Balasan