Pinrang, Rakyat News – Bupati Pinrang, Sulawesi Selatan, Aslam Patonangi, untuk menyelamatkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang baru bisa menerima April 2018, akibat RAPBD 2018 hingga kemarin ditolak meski pembahasan ya baru akan dilanjutkan di Tahun 2018.

” Bayangkan ada kurang lebih 7.000 PNS , dan sejumlah program yang jadi prioritas dikerjakan bila menunggu RAPBD 2018 ini baru di bahas di tahun itu juga (2018), jadi sangat bijaksana bila Bupati segera menerbitkan PERBUP tersebut, ” kata salah satu pemerhati pembangunan pedesaan Pinrang, Akbar kepada Join News Network (JNN) yang di Masjid Almunawir Pinrang, saat menunggu tibanya Sholat Isya , Jumat malam (29/12) tadi.

Digunakannya PERBUP ini, juga ditegaskan Bupati Pinrang, Aslam Patonangi, ketika memberi jawaban atas pandangan akhir dari 8 fraksi pada sidang paripurna yang dilimpin Wakil Ketua Andi Ramdani ,Jumat sore (29/12) tadi.

” Karena pembahasan Ranperda RAPBD 2018 sudah terlabat (meliwati batas) maka saya akan menerbitkan PERBUP , demi menyelamatkan gaji PNS kita dan sejumlah program yang jadi prioritas di tahun 2018 .”

Baca Juga:
Azhar Kampanye ke Taborege, Kampung dengan Mayoritas Penduduk Warga Pinrang
Kampanye di Pinrang, Cawagub Azhar Berbaur Dengan Komunitas Warkop
Guru Honorer di Pinrang Lakukan Pelecehan Hingga Paksa Siswi VCS

Karena batas waktu sudah terliwatkan, dan menyeberang tahun , ” Hari ini saya akan tanda-tangani Perbup , ” tegas bupati hingga membuat suasana di ruang paripurna sempat genang, setelah jurubicara Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, NasDem, menhatakan menerima Ranpera APBD 2018 untuk dibahas selanjutnya.

Menerima pembahasan Ranperda ini (bukan mensyahkan jadi APBD,Red) baru disusul Fraksi Hanura, PKS, dab Grindra, dan PPP.

Lantas apa komentar Ketua Sidang paripurna DPRD Pinrang, Andi Ramdani, yang menutup sidang tepat usai pukul 17.00 wita, kepada Join News Network (JNN) meski terliat loyo, hanya berkomentar.

YouTube player