RAKYAT NEWS, JAKARTA – Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang tahun 2024 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemungutan suara lagi.

MK berpendapat bahwa terdapat keterlibatan aparat pemerintahan desa yang berhubungan langsung dengan tindakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, baik yang disengaja maupun tidak, dalam peristiwa tersebut.

Pada Pilkada Serang 2024, istri Yandri, Ratu Rachmatu Zakiyah, terpilih sebagai Bupati. Ratu Rachmatu terlibat dalam kasus ini.

“Pelanggaran itu menyebabkan keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Serang,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pembacaan putusan, Senin (24/2).

Baca Juga:
Sidang PHPU Pilkada Jeneponto Berubah, Celetukan Arsul Sani: Mudah-mudahan Fee-nya tebal juga ini ya?
KPU Jeneponto Tak Laksanakan PSU, Saldi Isra: Mana KPU? Anda Jawab Betul atau Tidak Yah!
Kajati Sulsel Agus Salim Siapkan Jaksa Pengacara Negara Dampingi KPU Soal Hasil Pilkada di MK

Majelis hakim konstitusi meyakini bahwa terdapat serangkaian pelanggaran yang mendasar yang telah merusak integritas suara pemilih.

MK pun membatalkan Peraturan KPU No. 2028 Tahun 2024 mengenai hasil Pilkada Serang 2024.

Lebih lanjut, MK meminta KPU Kabupaten Serang mengadakan pemungutan suara ulang dalam waktu maksimal 60 hari sejak pembacaan putusan.

YouTube player