Terkait Kampanye Terbuka, KPU dan Pemkot Makassar Jangan Masuk “Angin”

Makassar, Rakyat News – Setelah berhasil melaju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel dengan mengumpulkan dukungan rakyat. Kini, pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) kembali mendapat perlakuan tak adil dari penyelenggara.

Kali ini, dugaan diskriminatif terhadap IYL-Cakka, diduga dilakukan tiga institusi sekaligus. Yakni KPU Provinsi Sulsel, KPU Kota Makassar dan Pemkot Makassar. Dugaan diskriminatif itu datang dari jadwal kampanye yang telah diajukan.

Tim Hukum IYL-Cakka kemudian merespon tindakan diskriminatif itu dengan melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel. Laporan tersebut resmi dilayangkan siang kemarin, Sabtu 3 Maret 2018.

Dalam laporan tersebut, dijelaskan secara detail bagaimana kronologi Tim IYL-Cakka telah mengajukan jadwal kampanye di Lapangan Karebosi, Makassar, pada 23 Juni 2018 mendatang. Tak main-main, Tim Hukum IYL-Cakka pun menyertakan bukti-bukti kuat dugaan diskriminatif tersebut.

Seperti diuraikan dalam materi laporan. Yakni diketahui pada tanggal 15 Februari 2018 telah dilakukan rapat koordinasi antara KPU, Kepolisian, Bawaslu, dan seluruh perwakilan peserta Pemilukada di Kantor KPU Provinsi Sulsel.

Pada rapat tersebut disepakati bahwa setiap peserta agar secepatnya memasukkan surat pemberitahuan yang berisikan jadwal rencana kampanye masing-masing, sebelum dimulainya masa kampanye.

Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Asry Yusuf yang dikonfirmasi mengatakan, KPU sebagai penyelenggara harusnya bisa lebih profesional dalam menentukan jadwal kampanye. Apalagi dengan adanya persoalan seperti itu menandakan bahwa koordinasi KPU dengan masing-masing Paslon kurang baik.

“Itukan seharusnya KPU mengatur, mengatur tempat dan jadwal kampanye nya setelah berkoordinasi dengan LO pasangan calon,” kata Asry.

Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak bersikap adil dan menyelesaikan persoalan ini. Bawaslu kata dia, hanya sekadar penengah dan mencarikan solusi agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

“Saya kira persoalan ini harus tuntas di KPU. Kalau kita kan kontrol saja, yang harus menjalankan kewenangan atau tugas kan telah diamanahkan ke KPU, supaya semua ini berjalan dengan baik,” jelasnya.

Karena memang, lanjut Asry, persoalan tersebut tengah diselidiki oleh Bawaslu untuk segera diselesaikan. Sehingga ia belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci terkait persoalan itu.

“Saya kira saya belum bisa berkomentar panjang mengenai persoalan itu. Karena kami masih sementara menangi perkara laporan itu. Mungkin besok baru kita akan mengambil keterangan dari beberapa pihak,” terangnya. (*)