Parpol Pengusung NH-Aziz Ini Siap Jadi Garda Terdepan Perangi Politik Dinasti

Bulukumba, Rakyat News – Ketua Hanura Bulukumba, Muhammad Zabir Ikbal, menyatakan politik dinasti yang menggerogoti Sulsel harus diberangus. Pilgub Sulsel 2018 merupakan momentum mengakhiri lingkaran kekuasaan berbasis keluarga. Dan, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) dipandangnya sebagai sosok pemimpin ideal yang mampu membawa Sulsel Baru yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

“Politik dinasti tidak boleh lagi, harus dihentikan. Sekarang, saatnya memilih gubernur baru dengan konsep membangun kampung. Harapan besar itu hanya ada pada NH-Aziz,” kata Zabir, Sabtu, 28 April.

Hanura, lanjut Zabir, siap berada di garda terdepan dalam memerangi politik dinasti. Tidak diinginkannya jabatan strategis, seperti gubernur, yang menentukan hajat hidup orang banyak ditentukan ibarat arisan keluarga. Meski ada pemilihan langsung, tapi dengan kekuasaan yang terlanjur mengakar, maka bisa seenaknya berbuat curang dan menghalalkan segala cara demi melanggengkan dinasti.

Kata Zabir, politik dinasti berupa kekuasaan yang dibangun berbasis keluarga hanya akan merusak masa depan dan menyengsarakan masyarakat di suatu daerah. Kesenjangan akan terjadi dimana-mana, itu karena pemimpin menempatkan orang bukan berdasarkan kapabilitas, melainkan kedekatan dan ikatan darah. Politik dinasti juga membuat kehidupan demokrasi semakin mundur.

“Politik dinasti itu punya dampak negatif yang sangat besar, sarat kepentingan. Muaranya akan terjadi kesenjangan dimana-mana, hak orang terzalimi dan banyak intervensi, demokrasi juga akan mundur. Makanya, Hanura siap berada di garda terdepan dalam melawan politik dinasti di semua tingkatan,” terang Zabir.

Dari empat kandidat pada Pilgub Sulsel 2018, Zabir menyebut NH-Aziz yang paling getol memerangi politik dinasti. Itu terlihat dari kontrak politik pasangan nasionalis-religius ini. NH-Aziz telah mengikrarkan bahwa roda pemerintahan tidak akan pernah dicampuri oleh keluarga. Itu untuk memastikan tidak ada politik dinasti ataupun praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.