Makassar, Rakyat News – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad (AS), menegaskan komitmennya untuk memerangi politik dinasti yang rawan masuk pusaran korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Kata dia, kepemimpinan harus merujuk pada kapabilitas dan integritas, bukannya pertalian darah. Toh, yang namanya kepemimpinan itu bukanlah untuk diwariskan kepada keluarga.

“Kepemimpinan itu integritas, kepemimpinan itu bukan untuk diwariskan kepada keluarga,” kata Abraham Samad, saat deklarasi calon presiden yang diselenggarakan oleh Koalisi Rakyat Indonesia Timur untuk AS 2019 di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Senin, 7 Mei.

Dalam deklarasi itu, ratusan tokoh masyarakat dan tokoh pegiat anti-korupsi dan budaya ikut hadir. Mereka memberikan dukungan kepada Abraham Samad sebagai calon presiden alternatif selain Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Dukungan kepada mantan advokat itu muncul setelah melihat kondisi negeri yang membutuhkan sosok pemimpin jujur, berani dan berintegritas.

Dalam orasinya, Abraham Samad secara tegas menyatakan komitmennya memerangi dinasti politik. Musababnya, dinasti politik membuat sistem pengkaderan dalam parpol menjadi amburadul. Lebih parah lagi, dinasti politik berpotensi melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat lantaran rawan terhadap praktik KKN.

Baca Juga:
Rektor Unhas: Seminar “4 Ethos, 4 Jusuf” Jadi Ajang Branding Sulsel Kaya Kearifan Lokal
Satgas Transisi KONI Sulsel Tegaskan, Porprov Dilaksanakan Sesuai Jadwal
Kecelakaan Maut di Poros Limbung, 1 Orang Pengendara Motor Tewas Hangus Terbakar

Menurut dia, di daerah-daerah yang dinasti politiknya sangat kuat, rekrutmen hanya akan bersifat nepotisme. Semuanya, termasuk kekuasaan akan bertumpu pada silsilah keluarga, tidak ubahnya dengan rezim monarki absolut. Itu tentunya harus dilawan dan diperangi demi menghadirkan kehidupan berdemokrasi yang lebih baik.

“Pengelolaan sumber daya ekonomi pun hanya berputar di lingkaran pengikut dinasti. Pembagaian pos pengeluaran dalam APBN dan APBD terdistribusi rapi di sekeliling mereka,” tegasnya.

Dinasti politik di Indonesia memang kerap masuk dalam pusaran korupsi. Sudah begitu banyak bukti, misalnya Dinasti Atut di Banten, Dinasti Kukar yang menjerat Rita Widyasari dan Syaukani Hasan Rais, Dinasti Cimahi yang menjerat Atty Suharti dan Itoc Tocjiha.