Cegah Kecurangan, NH-Aziz Siapkan Sistem Pengamanan Suara

Makassar,  Rakyat News – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel nomor urut satu, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), menyiapkan sistem pengamanan terpadu untuk mengantisipasi gerakan jekkong berupa manipulasi suara. Sistem pengamanan terpadu itu mengawasi setiap tahapan, baik itu sebelum, saat dan setelah pemungutan suara.

Guna memantapkan sistem pengamanan suara, tim khusus berlabel ‘Busur-Kawan NH-Aziz’ menggelar bimbingan teknis alias bimtek di Makassar, Selasa (12/6). Kegiatan tersebut melibatkan setiap tim pemenangan yang berkaitan dengan pemungutan suara. Tiap daerah diwakili oleh koordinator wilayah atau korwil.

Koordinator Busur Kawan NH-Aziz, Putra, menyampaikan sistem tersebut sengaja dirancang untuk menciptakan jaring pengamanan atas perolehan suara NH-Aziz di TPS pada 27 Juni mendatang. Tim khusus dengan sistem pengamanan suara memastikan tidak akan ada gerakan jekkong yang bisa menggerus suara pasangan nasionalis-religius.

“Kami berkumpul (pada bimtek) untuk menyamakan persepsi dan menyatukan komando agar kerja-kerja nantinya lebih maksimal. Terutama menuju tahapan krusial yakni pencoblosan pada 27 Juni. Kami berusaha menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan, termasuk manipulasi suara yang merugikan NH-Aziz,” kata Putra.

Bimtek dari Tim Busur Kawan NH-Aziz dihadiri oleh utusan dari 24 kabupaten/kota lingkup Sulsel ditambah sejumlah korwil. Mereka bertugas mengatur alur dan lalu lintas komunikasi yang melibatkan koordinator kecamatan dan koordinator kelurahan/desa serta koordinator TPS. Semua itu bagian dari pengawalan ketat proses pemungutan suara.

Tim khusus NH-Aziz dipastikan akan mengawal proses pemungutan suara, penghitungan suara hingga rekapitulasi suara. Kehadiran tim khusus ditambah sistem pengaman suara secara terpadu merupakan antisipasi dari kemungkinan adanya gerakan jekkong berupa manipulasi suara.

“Ini adalah isyarat kepada tim (kandidat) lain untuk tak coba-coba melakukan tindakan curang dan tindakan lain untuk mengakali proses pemungutan suara,” tutup salah seorang korwil, Adnar Rumi. (***)