NA Selalu Menyalahkan BPS, ASS Cenderung Menyerahkan Semuanya ke Prof Andalan

Makassar, Rakyat News – Pelaksanaan kandidat bicara berlangsung panas, pada 29 Maret kemarin di channel Metro TV , Jakarta. Seperti debat yang terjadi pada umumnya terjadi serangan yg tak terhindarkan kepada Paslon.

Namun dalam acara itu , para tokoh ahli dan pengamat yang menjadi panelis yang antara lain adalah Burhanuddin Muhtadi (direktur indeks politik indonesia), Budiarto Shambazy (pakar ekonomi politik UNHAS), Syamsuddin Alimsyah (Direktur Kopel Indonesia), dan Imam Mujahidin (pakar politik UNHAS) memberikan komentar terkait tanggapan dari pasangan nomor urut 3 di pemilihan gubernur sulawesi selatan mendatang. Adapun topik yang di bahas pada acara tersebut adalah terkait peningkatan perkembangan ekonomi yang akan mereka lakukan nanti nya ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Kalau di lihat ketika Dr Burhanuddin Muhtadi, Ph.D melempar pertanyaan terkait masalah di Sulsel. Prof Andalan hanya menginventarisasi 5 masalah Sulsel kedepan tapi tidak punya solusi. Bahkan Direktur Indikator Politik Indonesia tersebut menganggap Prof Andalan tipikal To Blame someone else yakni selalu menyalahkan orang atau pihak lain sebab Prof Andalan cenderung tidak mempercayai atau terkesan menyalahkan data BPS terkait data yang ada di Kabupaten Bantaeng dan Sulsel, bahkan pada debat calon kemarin yang diadakan di clarion dan di siarkan langsung oleh kompas Prof Andalan dengan gamblang menyalahkan provinsi sebagai orang yang paling di salahkan atas kesenjangan yang terjadi di sulawesi Selatan terkhusus nya di daerah bantaeng yang notabene nya di pimpin oleh nya.

Serupa dengan pertanyaan Syamsuddin Alimsyah ke Prof Andalan. Memang sudah sepatutnya pemerintah beracuan pada BPS selaku institusi negara yang mengukur tingkat kinerja pemerintah untuk mengevaluasi, jika institusi itu keliru maka kita semua keliru krn data sangat penting dalam mengambil kebijakan. Bukannya menganggap data BPS itu tidak valid tapi perlu solusi atas data faktual, bukan persepsi semata. Lanjutnya lagi PAD provinsi saat ini sudah hampir mencapai 10 Triliun. Ketika di singgung masalah itu Prof Andalan memberikan jawaban yang tidak jelas dan lagi lagi berupaya untuk menyalahkan data yang di keluarkan oleh BPS.