RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (1/2/2024).

Mahfud mengatakan, surat pengunduran dirinya memuat tiga poin utama. Ia mengaku bertemu dengan Jokowi sekitar 10 menit. Calon wakil presiden nomor urut 3 itu mengaku berbicara dari hati ke hati dengan Jokowi.

Posisi Menko Polhukam di kabinet sangat strategis selama ini. Apalagi di tahun politik 2024 yang tengah memanas saat ini.

Spekulasi pengganti Mahfud pun mulai bermunculan. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mengamini jika posisi Menko Polhukam merupakan jabatan penting di pemerintahan, khususnya pada Pemilu 2024.

Ia pun memprediksi posisi tersebut akan diisi oleh orang baru alias bukan ad interim. Menurutnya, pengganti Mahfud harus orang punya kompetensi yang sama.

“Saya kira akan penting dan krusial ya. Saya berpendapat berpeluang besar diisi oleh sosok baru walaupun namanya lama. Karena memang sekarang punya hajatan besar, konstelasi politik semakin panas,” ujarnya, Jumat (2/2).

Adib berpendapat pemilihan Menko Polhukam akan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian publik. Sebab, peran jabatan tersebut akan berpengaruh pada kestabilan keamanan negara di tengah konstelasi politik yang semakin memanas.

Ia memprediksi kemungkinan Jokowi akan menunjuk seseorang yang memiliki latar belakang militer ataupun purnawirawan. Namun, Adib meyakini sebagian masyarakat akan menyangsikan pilihan Jokowi. Menurut dia, saat ini banyak pihak yang secara langsung atau tidak langsung sudah terafiliasi dengan politik.

Selain itu, Jokowi belakangan juga dinilai condong kepada salah satu peserta Pilpres 2024. Oleh sebab itu, ia menilai momentum ini dapat menjadi ajang pembuktian Jokowi sebagai negarawan dan bersikap netral di Pemilu 2024.

Jokowi, lanjut Adib, perlu menunjuk sosok yang minim afiliasi dengan politik dan memiliki rekam jejak yang kompeten dalam bidang polhukam. Namun, di lain sisi, ia mengamini bahwa penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

“Saya sarankan ke Pak Jokowi agar dalam mengganti Menko Polhukam harusnya memang sosok itu harus steril, minimal lebih sedikit mudaratnya untuk meminimalisir polemik,” katanya.

“Ini bisa menjadi sebuah momentum untuk menunjukkan sifat adil. Sosok itu seminimal mungkin resistensinya kecil dan tidak punya kaitan dengan paslon yang sedang berlaga,” ucapnya.

(rn/dtk)